FAM-NU Tuntut Pendataan Ulang DPT

BANDUNG—Forum Aktivis Muda Nahdhatul Ulama Jawa Barat melakukan unjuk rasa yang menuding
Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat tidak bekerja sama sekali. Pasalnya, mereka mendapatkan sekitar
4 juta data pemilih tetap (DPT) yang hilang. Tudingan tersebut disampaikan di kantor KPU Jawa Barat, Jl
Garut, Jumat (18/1).

Data yang dimiliki oleh FAM-NU menyebutkan (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) DP4 yang ada
seharusnya berjumlah 36, 64 juta, namun yang KPU menyebutkan hanya 32,53 juta DPT. “Itu artinya
ada 4 juta penduduk yang kehilangan suara, dan 4 juta itu jumlah yang tidak main-main,” kata Asep
Hadian Permana, yang berlaku sebagai koordinator lapangan aksi tersebut. Ia menambahkan, “Salah sat
kecamatan yang kehilangan itu Kecamatan Lengkong, yaitu 60 ribu penduduk”.

Unjuk rasa yang dilakukan setelah shalat Jumat tersebut menuntut empat hal. Hal tersebut di antaranya
menuntut tanggung jawab KPU terhadap hilangnya jumlah DPT, pendataan ulang jumlah DPT, tuntutan
agar KPU luber dan jurdil, serta harapan KPU mengumumkan sesegera mungkin DPT yang telah diperiksa
ulang.

Tuntutan tersebut tak lama kemudian ditanggapi oleh Komisioner KPU Jawa Barat, Aang Ferdiman.
Menurut Aang, KPU belum pernah melakukan sejarah penghapusan data pemilih. Namun, pada
kenyataannya, KPU Jawa Barat telah melakukannya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kali ini.
“Kami memiliki data-data yang harus dihapus untuk DPT dengan berbagai alasan,” ujar Aang.

Aang menyebutkan bahwa data yang dihapuskan dari DPT terdiri atas 26 % penduduk dengan data
ganda, 14 % penduduk meninggal dunia, 9 % tidak diketahui jasadnya di mana, sisanya penyebab
lainnya yang didata oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Aaang melanjutkan, Penyebab
penghapusan jumlah DPT terbesar dikarenakan penduduk yang pindah alaman dari Jawa Barat. “44 %
DPT dihapus karena penduduk pindah alamat, di antaranya menjadi TKI,” kata Aang. Lebih rinci Aang
menyebutkan bahwa kabupaten yang paling sedikit kehilangan suara tersebut adalah Kabupaten Banjar,
dan yang paling banyak Kabupaten Bandung.

Dalam pendudukan masalah antara KPU dan FAM-NU di ruang Media Center KPU tersebut Aang juga
menyanggah bahwa KPU tidak bekerja. Setelah menyebutkan data-data tersebut, Aang memuji bahwa
PPDP benar-benar bekerja.

Di samping itu Aang juga menjawab tuntutan lain dari FAM-NU, di antaranya sikap luber dan jurdil.
“Sejauh ini di KPU tidak ada kesalahan terstruktur,” katanya. Untuk pengumuman ulang perihal DPT,
Aang menanggapi bahwa KPU selalu mengumumkan kepada masyarakat yakni adanya situs KPU yang
berisikan data-data pemilih.

Asep, Korlap aksi FAM-NU yang ikut pendudukan masalah tersebut ternyata masih belum menerima
penjelasan yang diberikan Aang. Pasalnya, ia mendapatkan data rinci bahwa di Desa Bojongloa Kidul ada
8 ribu penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih. Aksi unjuk rasa tersebut hanya berujung pada

penuntutan kembali dari FAM-NU agar KPU mendata ulang DPT, karena adanya perbedaan fakta yang
diterima. Afif-mj03